Lahirnya Pemerintah Indonesia

     Tanggal 29 April 1945 pemerintah bala tentara  Jepang di Jakarta membentuk suatu badan yang di beri nama Dokuritzu Zyunbi Tyoosaki atau Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

BPUPKI terdiri atas 62 orang anggota yang di ketuai oleh Ir.Radjiman Wedyodiningrat.Badan ini mengadakan siding dua kali,yaitu:

-   Sidang I tanggal 29 1945 sampai dengan 1 Juni 1945;

-   Sidang II tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 juli 1945.

BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan hasil sidang yang beranggotakan sembilan orang,yaitu:

1.  Ir.Soekarno,

2.  Drs.Mohamad Hatta,

3.  Mr. A.A Maramis,

4.  Abikusno Tjokrosujoso,

5.  Abdulkahar Muzakir,

6.  Haji Agus salim,

7.  Mr. Achnad Subardjo,

8.  K.H A. Wachid Hasjim,dan

9.  Mr. Mohammad Yamin.

Tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI berhasil menyusun naskah rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan tanggal 16 Juli 1945 selesai menyusun naskah rancangan UUD 1945, setelah itu BPUPKI dibubarkan.

Tanggal 9 Agustus 1945 di bentuk badan baru dengan nama Dokuritzu Zyunbi linkai atau panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI di ketuai oleh Ir.Soekarno dan wakil ketua oleh Drs.Moh Hatta.Anggotanya 21 orang,kemudian di tambah 6 orang,sehingga menjadi 27 orang.PPKI kemudian di jadikan “Komite NAsional”.

TAnggal 17 Agustus 1945, PPKI menyaksikan pembacaan Proklamasi tanggal 18 Agustus 1945 bersidang dan hasilnya menetapkan:

a.  Pembukaan UUD 1945;

b.  UUD 1945 sebagai undang-undang dasar Negara Revublik Indonesia;

c.  Ir.Soekarno dan Drs.Mohammad Hatta masing-masing sebagai presiden

     dan wakil presiden Revublik Indonesia;

d.  pekerjaan presiden untuk sementara dibantu oleh suatu Komite Nasional

    

     Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI bersaing lagi dan hasilnya menetapkan:

a.  pembentukaan 12 Departemen Pemerintahan;

b.  pembagian wilayah Revublik Indonesia menjadi 8 Provinsi dan tiap

     Provinsi dibagi ke dalam kerisidenan-kerisidenan